Jumat, 24 September 2021


Jumat, 29 November 2019 00:00 WIB

KPK Soroti Mega Proyek Flyover Jambi

Reporter : Juanda Prayitno
Kategori : Berita Pemerintahan

Abdul Haris, Korwil II Korsupgah KPK RI/ foto: Juanda

Kajanglako.com, Jambi - Rencana Gubernur Jambi Fachrori Umar menuntaskan mega proyek flyover/jembatan layang Simpang Mayang untuk menangkal kemacetan di ibukota Provinsi Jambi (Kota Jambi), yang menguras kocek APBD Rp 175 miliar, akhirnya kandas. Pasalnya DPRD Provinsi Jambi menunda mentah-mentah keinginan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut.

Penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Dewan berpendapat pembangunan flyover belum begitu mendesak dan bukan prioritas. Justru yang harus segera dituntaskan Gubernur di sisa waktu Jambi Tuntas 2016-2021 dan tertuang dalam RPJMD adalah persoalan infrastruktur khususnya jalan provinsi dan jembatan.



Berangkat dari ditundanya pembangunan mega proyek Flyover, tempo hari ternyata Komisi Anti Korupsi (KPK) RI, memantau persoalan tersebut.

Terbukti, usai tim korsupgah KPK melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Ketua dan Anggota DPRD Provisni Jambi, Jumat (29/11), kepada awak media KPK mengatakan sepakat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi menunda pembangunan tersebut di tahun 2020.

"Iya lah, proyek besar cuma setahun, yang benar bae. Kalau saya sepakat dengan Dewan," kata Abdul Haris, Korwil II Korsupgah KPK.

Ditegaskan Haris,  proyek yang besar itu tidak boleh terburu-buru dan cukup menjadi pelajaran ketika KPK menangani kasus perkara Hambalang karena adanya tindak pidana korupsi.

"Harus ada studi kelayakan yang benar, pekerjaan tidak boleh terburu-buru, proyek Rp175 Miliar kan besar, studi bandingnya yang layak, dikaji secara teknis, kita berharap janganlah begitu," katanya.

Lebih lanjut Ia mempersilakan Pemprov melakukan pembangunan, karena tidak ada larangan. Tetapi harus ada aturan mainnya, ada kajian teknisnya, kajian administratifnya dan anggarannya tidak bisa disamakan membangun rumah sendiri.

"Kan banyak itu, lingkungan masyarakatnya, efek pembangunan itu gimana. Nggak bisa bikin kaya rumah sendiri, rumah sendiri juga kalau sembarangan kan bisa ketiban rumah. Apalagi proyek yang besar," katanya.

Untuk diketahui, wacana mega proyek flyover Simpang Mayang juga telah menelan korban yang kini tersandung kasus hukum  Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), dan sejumlah mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi, karena persoalan fee. (Kjcom)


Tag : #KPK #DPRD



Berita Terbaru

 

Kamis, 23 September 2021 19:00 WIB

Masuki Musin Hujan, Pemkab Sarolangun Siaga Bencana Hidrometrologi


Kajanglako.com, Sarolangun – Memasuki musim hujan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

 

Vaksinasi Covid-19
Kamis, 23 September 2021 18:49 WIB

Upaya Kegiatan Belajar Tatap Muka, Disdik Sarolangun Ingin Tuntaskan Vaksin Bagi Siswa


Kajanglako, Sarolangun – Dinas Pendidikan Sarolangun ingin menuntaskan pelaksanaan vaksinasi khusunya bagi para siswa. Saat ini beberapa sekolah

 

Kamis, 23 September 2021 17:39 WIB

Pemkab Merangin Raih Anugerah APE 2020 dari Kementerian PPPA RI


Kajanglako.com, Merangin - Pemerintah Kabupaten Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H Mashuri, meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020, dari

 

Rabu, 22 September 2021 18:51 WIB

Pj Sekda Tanam Replanting Sawit Kemitraan


Kajanglako.com, Merangin - Pj Sekda Merangin Fajarman secara simbolis melakukan penanaman perdana program replanting sawit kemitraan strategis Gapoktan,

 

Vaksinasi Covid-19
Rabu, 22 September 2021 13:03 WIB

70 Ribu Warga Sarolangun Telah di Vaksin


Kajanglako.com, Sarolangun – Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sarolangun terus dilaksanakan. Baik dari Pemerintah Daerah, TNI dan Polri,