Kamis, 13 Mei 2021


Selasa, 12 Februari 2019 16:21 WIB

Kembalikan Tanah Kami, Warga Duduki Lahan yang Diduga Diserobot PT BBS

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Hukrim

Warga 3 desa dan 1 kelurahan di Kumpeh menduduki lahan yang dikuasai PT BBS/ foto: ist

Kajanglako.com, Muaro Jambi - 12 tahun silam, tepatnya pada tahun 2007, PT Bukit Bintang Sawit (BBS) mendapatkan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 507 Tahun 2007 tertanggal 27 September 2007 seluas 1.000 ha di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi.

Kemudian PT BBS mendapatkan izin lokasi di Kelurahan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 seluas 1.000 ha.



Terhitung selama 12 tahun itu juga, persoalan konflik tanah yang muncul sampai saat ini belum terselesaikan. Ada 495 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektar berasal dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT BBS.

“Pada posisi konflik yang terjadi, sampai saat ini masih dalam proses pemantauan beberapa lembaga di level nasional, seperti Komnas HAM, Mabes Polri, BPN Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana serta WALHI Nasional,” kata Koordinator Umum Aksi, Antoni.

Sesuai arahan yang diberikan oleh lembaga nasional yang terlibat dalam proses pemantauan konflik ini, Pemerintah Daerah seperti Bupati Muaro Jambi dan instansi terkait lainnya, agar secepatnya menyelesaiakn konflik ini dan tidak sampai berlarut-larut.

Di tahun 2015 lalu, setelah dilakukan pendudukan aksi di DPRD Provinsi Jambi, Komisi III saat itu memastikan akan secepatnya membentuk Tim Pansus untuk mempercepat penyelesaian konflik yang ada. Namun sampai saat ini, Tim Pansus yang dijanjikan belum terealisasi.

“Di tahun 20017, aksi dilakukan kembali oleh masyarakat, dengan lokasi aksi berada sekitaran kebun PT BBS. Dari aksi yang dilakukan, kemudian muncul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi untuk membentuk Tim Legal Audit. Namun sampai saat ini, hasil tim yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik,” katanya.

Seiring bertambahnya waktu, Kerugian masyarakat sampai pada tahun 2019 juga terus bertambah dan dari sekian banyak kerugian yang dialami masyarakat, dituangkan dalam tuntutan-tuntutan aksi sebagai berikut:

1. Untuk tuntutan dari masyarakat Desa Sogo
• Menuntut kemitraan di atas lahan 797 hektar, luasan ini sesuai dengan ground cek BPN Kabupaten Mauro Jambi, dengan menggunakan dasar peta SK Bupati Tahun 2018 dan izin PT BBS
• PT BBS harus mengembalikan hasil selama masa produksi yang dalam hitungan masa panen mulai tahun 2013-2019
• Permintaan masyarakat pola kemitraan 30-70 dengan rincian, 70% dilakukan tali asih [Berdasarkan NJOP] dan 30% bermitra tanpa beban hutang

2. Untuk tuntutan dari masyarakat Desa Seponjen:
• Menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 176,4 hektar kepada 28 KK

3. Untuk tuntutan masyarakat Dusun Pulau Tigo/Desa Seponjen:
• Menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 300 hektar kepada 42 KK

4. Untuk tuntutan masyarakat Kelurahan Tanjung:
• Menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 100 hektar kepada 25 KK

Rilis Walhi


Tag : #Konflik Lahan #PT BBS #Kumpeh #Muarojambi



Berita Terbaru

 

Senin, 10 Mei 2021 20:52 WIB

Sambut Kunker Komisi III, Al Haris: Masih Banyak Hal yang Perlu Dibenahi di Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Al Haris bersama jajarannya, menyambut kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPRD Provinsi Jambi, yang dipimping

 

Jumat, 07 Mei 2021 20:31 WIB

35,6 Persen Masyarakat Menolak Divaksin, Ini Alasannya


Kajanglako.com, Jakarta - Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang “Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, (7/5/2021).

 

Jumat, 07 Mei 2021 18:34 WIB

Survei Puspoll: 49 % Masyarakat Tak Setuju Kebijakan Larangan Mudik Lebaran


Kajanglako.com, Jakarta - Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang “Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, (7/5/2021).

 

Jumat, 07 Mei 2021 16:52 WIB

Pemkab Muaro Jambi Kembali Raih WTP, Ini Kata Ketua DPRD Yuli Setia Bhakti


Kajanglako.com, Muaro Jambi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi, berhasil meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh

 

Rabu, 05 Mei 2021 18:41 WIB

Dua Pejabat Dinkes Reaktif Rapid Antigen, Wabup: Siapa Saja Bisa Terpapar


Kajanglako.com, Sarolangun - Kasus Covid-19 di Kabupaten Sarolangun telah berjumlah 220 orang yang dinyatakan positif. Virus Corona hingga kini masih mengintai