Senin, 02 Agustus 2021


Kamis, 25 Januari 2018 14:43 WIB

Konflik Sejak Tahun 1995, Warga Empang Benao Tagih Janji PT KDA

Reporter : Riki Saputra
Kategori : Berita Daerah Merangin

Mediasi antara pihak PT KDA dengan warga Empang Benao yang difasilitasi Pemda Merangin/ Foto: Riki Saputra

Kajanglako.com, Merangin - Konflik lahan kebun sawit antara warga Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang dengan PT Krisna Duta Agrindo (KDA) yang bergulir sejak 1995, hingga saat belum usai.

Sudah beberapa kali dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, bahkan melibatkan Pemerintah Kabupaten, tidak juga menemukan kesepakatan. Warga menilai PT KDA sudah melanggar perjanjian yang penah disepakati kedua belah pihak.



"Kami menuntut hak kami hanya 30% dari 270 hektar lahan masyarakat yang digarap PT KDA di Desa Empang Benao," kata Nawi (62), warga Empang Benao, Rabu (24/1) malam.

Dia mengatakan sejak tahun 2000 hingga 2018 ini, masyarakat Empang Benao sudah berupaya mencari jalan keluar yang terbaik melalui mediasi. Namun disebutnya, pihak PT KDA terkesan mengulur-ulur sehingga persoalan ini tak kunjung rampung hingga saat ini.

"Sudah tiga kali masuk ini (mediasi) dari tahun 2000 sampai 2018, namun persoalan ini tidak ada titik terang dari PT KDA. Padahal yang kami minta itu hanya 30%," sebut Nawi lagi.

Sementara itu Humas PT KDA, Ucok mengatakan, sulit bagi perusahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, lantaran hal itu di luar perjanjian dan kesepakatan.

"Perusahan tidak mungkin memenuhi tuntutan sebesar 30% dari TBS, untuk masyarakat Empang Benao ini. Karena, hal ini di luar perjanjian kerjasama," kata Ucok.

Meski demikian, Ucok membenarkan adanya persoalan pihak KDA dengan masyarakat Empang Benao perihal Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 69 juta, yang hingga kini belum direalisasikan.

Namun disebutnya, hal itu bukan kesalahan manajemen PT KDA, melainkan masyarakat sendiri yang tak mau merima bantuan tersebut.

"Kalau untuk Bantuan Sosial (Bansos), PT KDA siap dari dulu. Namun, masyarakat tak mau menerimanya," tegas Ucok.

Setelah mendengar perdebatan antar kedua pihak, Bupati Merangin Al Haris yang hadir pada mediasi tersebut bersama ketua DPRD mengatakan agar mediasi tersebut diskor.

Pemerintah Daerah disebutnya akan berupaya membantu mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

"Ini kita skor dulu, pemerintah akan berupaya membantu mencari solusi terkait ini," kata Bupati. (kjcom)


Tag : #Konflik lahan #Perusahaan sawit #warga #bangko #merangin #Al Haris



Berita Terbaru

 

Jumat, 30 Juli 2021 16:49 WIB

Menjaga Asa Habitat Harimau Sumatra di Selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Tengah Pandemi Covid 19


Nor Qomariyah*) Harimau Sumatra atau dikenal dengan nama latinnya Panthera Tigris Sumatrae merupakan predator soliter dan salah satu satwa dilindungi yang

 

Sosok
Jumat, 30 Juli 2021 16:41 WIB

Mak Oyot dan Komunitas Daksinapati UI


Oleh: Riwanto Tirtosudarmo* Dalam dua pecan terakhir hampir setiap hari kita mendapat berita duka. Teman, kerabat, tetangga, seperti susul menyusul meninggalkan

 

Kamis, 29 Juli 2021 20:29 WIB

Panggilan Pertama Kejari, Mantan Kades Lidung Mangkir


Kajanglako.com, Sarolangun - Kasus dugaan Mark Up anggaran Dana Desa Desa Lidung tahun 2019 pada pekerjaan jalan rigid beton sepanjang 840 meter dengan

 

Kamis, 29 Juli 2021 12:11 WIB

H Mashuri: Merangin Raih Penghargaan KLA 2021


Kajanglako.com, Merangin - Merangin berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2021, tingkat Pratama. Info ini disampaikan Plt Bupati Merangin H

 

Rabu, 28 Juli 2021 17:56 WIB

Terjaring Razia dan Didenda Rp 1.000.000, Parmin: Itu Terlalu Kejam dan Keras


Kajanglako.com, Sarolangun - Penindakan pelaku usaha yang dianggap melanggar protokol kesehatan di kota Sarolangun dinilai terlalu keras. Tim gabungan