Rabu, 01 Desember 2021


Rabu, 13 Oktober 2021 15:59 WIB

Bupati Merangin Raih Penghargaan APE 2021

Reporter : Riki Saputra
Kategori : Inforial

Foto: Riki

Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Mashuri meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) 2021, Kategori Madya (Pengembang) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Rabu (13/10).

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.



Penghargaan tersebut, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan  pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi pengarusutamaan gender (PUG).

‘’Penghargaan ini milik masyarakat Merangin. Saya sangat mengapresiasi Kementerian PPPA yang telah menginisiasi diselenggarakannya APE 2021. Terimakasih atas kerja keras jajaran Pemkab Merangin,’’ ujar Bupati.

‘’APE 2021 sebagai bentuk nyata penghargaan bagi pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah. Pemkab Merangin telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,’’ terang Bupati.

Ini semua jelas bupati, merupakan bentuk keberhasilan Kabupaten Merangin, dalam mengimplementasikan tujuh prasyarat PUG, sebagai strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga pada pelaksanaannya, Kabupaten Merangin mengangkat critical issue dalam program PUG, diantaranya meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas lembaga berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Serta mengawal kesepakatan pemerintah daerah dalam hal urgensi dan pentingnya (melaksanakan) strategi PUG untuk meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Ada Empat Kategori Penerima APE yaitu, Pratama (Pemula), Madya (Pengembang), Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan) dan Mentor.  APE dinilai dari  tujuh komponen kunci, Komitmen (Perda PUG, Pergub PUG), Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD), Kelembagaan (POKJA PUG, Focal POINT).

Selain itu, Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM Terlatih PPRG dan Jumlah Anggaran Provinsi Responsif Gender), Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS) dan Data Gender.

‘’Data Gender adalah data terpilah perempuan dan laki terkait berbagai hal dalam sumbar satu data dan partisipasi masyarakat (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media," katanya. (Kjcom)


Tag : #Merangin #Bupati #MAshuri



Berita Terbaru

 

Selasa, 30 November 2021 21:19 WIB

Disiplin ASN Rendah, BKPSDM dan Pol PP Razia di Pintu Masuk Perkantoran


Kajanglako.com, Sarolangun - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP

 

Selasa, 30 November 2021 16:59 WIB

Penertiban Aset Pemda Sarolangun, Empat Mobnas Mewah Ditarik Kejari


Kajanglako.com, Sarolangun - Empat mobil dinas terbilang mewah yang masih digunakan oleh mantan pejabat daerah Sarolangun, ditarik pihak Kejari Sarolangun. Mereka

 

Selasa, 30 November 2021 09:04 WIB

Mengamalkan Pancasila


Oleh: Yudi Latif * Saudaraku, mengamalkan Pancasila itu seperti memenuhi pesan shalat (sembahyang): dimulai dengan meninggikan Tuhan--takbiratul ihram--(Ketuhanan)

 

Jumat, 26 November 2021 16:21 WIB

BINDA Jambi Capai Target 2.250 Dosis Vaksin Covid-19 di Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Badan Intelijen Negara Daerah Jambi (Binda Jambi) Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 secara

 

Kamis, 25 November 2021 21:05 WIB

Ombudsman MoU dengan KNTI Awasi Distribusi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil Tradisional


Kajanglako.com, Jakarta - Ombudsman RI (ORI) bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama/Memorandum