Rabu, 14 April 2021


Kamis, 20 Agustus 2020 18:12 WIB

Polemik UKT 3,76 M, Intervensi UNJA Ancam Demokrasi Mahasiswa

Reporter : Juanda Prayetno
Kategori : Berita Pendidikan

Foto: Juanda

Kajanglako.com, Jambi - Pelaksanaan demokrasi mahasiswa di Universitas Jambi (UNJA), benar-benar menjadi ujian. Karena, meski masih di tahap belajar dan skala kampus, nyatanya ada intervensi kekuasaan yang mengebiri kebebasan berdemokrasi di tingkat mahasiswa.

Hal ini Disampaikan Ketua Majelis Aspirasi Mahasiswa KBM UNJA Nanda Herlambang didampingi Yasir Hasbi PLT Gubernur BEM Fakultas Hukum, Iglesias Panjaitan Tim ahli perumus revisi konstitusi mahasiswa Universitas Jambi, pada kamis (20/8/20) di Telanaipura Kota Jambi.



Menurutnya, tanggal 12 Juni 2020, telah tercatat sejarah kelam demokrasi mahasiswa UNJA karena adanya intervensi oleh pihak birokrasi kampus.

Hari ini, Jumat 12 Juni 2020 KPU telah dibentuk tanpa menggunakan landasan konsitusi mahasiswa UNJA yang telah disahkan.

Dijelaskan Nanda, sebenarnya masa UNJA di bawah kepempinan Rektor Prof Johni Najwan, sudah ada langkah baik dari pihak kampus.

Dalam waktu itu, Prof Johni telah berinisiatif mengumpulkan semua badan pimpinan lembaga kampus untuk menuntaskan revisi UU atau konstitusi mahasiswa.

“Alhamdulillah beliau mempunyai inisiatif yang baik untuk seluruh lembaga perwakilan MAM untuk menyelesaikan masalah revisi UU konstitusi mahasiswa Universitas Jambi di tanggal 28 September 2019. Alhamdulillah pelaksanaan revisi UU telah dilakukan,” katanya.

Lalu, lanjutnya, tanggal 1 Oktober 2019 Wakil Rektor 3 Universitas Jambi dan Kepala Biro kemahasiswaan pernyataan pernyataan jika pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) diundur bulan Februari 2020, disebabkan tutup buku penganggaran di Universitas Jambi.

"Tanggal 18 Desember 2019 MAM melakukan rapat untuk pembahasan pesanan panitia seleksi (Pansel), tetapi akan digagalkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena keinginannya tidak tercapai," ungkapnya.

Lalu, pada tanggal 2 Februari 2020 MAM kembali melakukan rapat untuk membentuk Pansel KPU dan Bawaslu.

"Lagi-lagi pihak penguasa menggagalkan proses pemesanan," ujarnya.

"Nah, pada jum'at (12/6) yang lalu, telah dibentuk KPU tanpa menggunakan landasan konsitusi mahasiswa UNJA yang telah disahkan," terangnya.

Nanda menambahkan dugaan dengan pembahasannya, PEMIRA merupakan salah satu upaya pembungkaman birokrasi terhadap mahasiswa yang terkait dengan polemik UKT, Anggaran 3,76 Miliar untuk Kuota bagi 25.000 Mahasiswa UNJA yang terdampak dan Penggabungan Fakultas yang sekarang melanda universitas Jambi.

Inilah kondisi yang menurut dia telah mengebiri demokrasi di tingkat mahasiswa. Hingga Terkubur isu, dan tidak ada toleransi dari pihak kampus, sudah digelar 3 kali mediasi namun tidak ada hasil. (Kjcom)




Berita Terbaru

 

Sosok dan Pemikiran
Selasa, 13 April 2021 16:09 WIB

Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan


Oleh: Fridiyanto* Daniel Dhakidae, seorang begawan ilmu sosial yang mungkin menurut saya tidak terlampau banyak dikenal di kalangan akademisi perguruan

 

Jumat, 09 April 2021 13:10 WIB

Warga SAD Bukit 12 Ikut Berkompetisi di Penerimaan Anggota Polri Tahun 2021


Kajanglako.com, Sarolangun - Satu orang warga Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah Sarolangun mendaftarkan diri dalam penerimaan polisi di tahun 2021. Warga

 

Kamis, 08 April 2021 16:54 WIB

UN Ditiadakan, Asesmen Nasional Jadi Penentu Kelulusan Siswa di Sekolah


Kajanglako.com, Sarolangun – Tahun 2021 ini, Ujian Nasional yang biasanya menentukan kelulusan bagi siswa dan siswi baik SD, SMP maupun SMA sederajat,

 

Sejarah Jambi
Kamis, 08 April 2021 13:58 WIB

Cerita dari Daerah Jambi (2)


Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda) 11. Kemudian diceritakan bahwa pada waktu, Mahmud Mahyuddin sendiri sedang berperang di Jambi. Perang

 

Kamis, 08 April 2021 12:15 WIB

Pemkab Merangin Bolehkan Tarawih dan Sholat Idul Fitri Berjamaah


Kajanglako.com, Merangin - Pemerintah Kabupaten Merangin mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19. Bupati