Jumat, 07 Agustus 2020


Rabu, 01 Juli 2020 12:24 WIB

Menimbang Perencanaan Pembangunan di Era Pandemi COVID-19

Reporter :
Kategori : Perspektif

ilustrasi. dampak covid-19. sumber: suarapemredkalbar.com

Oleh: Andy Arnolly*

A years of living dangerously, sebuah judul film lawas yang memotret kondisi awal-awal tahun kemerdekaan Republik Indonesia terasa sedikit relevan. Sedikit karena judulnya belaka saya nukil untuk menggambarkan ketidakpastian serta tantangan menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat setelah ratusan tahun berada di bawah kekuasaan bangsa asing, dan praktis hanya menjadi alat serta sumber eksploitasi yang dimanfaatkan untuk kelanggengan dan kesejahteraan bangsa-bangsa yang memperaktekan imperialisme. Kondisi kebatinan saat itu rasanya, tak terlalu berlebihan disandingkan dengan kondisi saat ini. Hantaman Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian global tak terkecuali Indonesia.



Struktur ekonomi dunia mengalami goncangan hebat bahkan industri berbasis teknologi yang tadinya diperkirakan menjadi protipe masa depan dunia bisnis yang tahan goncangan tak kuasa mengelak dari gejolak. Airy, penyedia jasa penginapan berbudget rendah yang tenar di kalangan backpacker seantero dunia telah resmi tutup. Penyedia jasa layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab telah menghentikan beberapa jenis layanan serta merumahkan karyawannya. Tak kalah terpukulnya adalah pelaku ekonomi sektor informal seperti penjual makanan serta industri kecil lain yang lazim dikelompokan sebagai UMKM. Penghentian aktivitas di ruang publik, pemberlakukan karantina wilayah dalam berbagai bentuk serta pembatasan sosial sementara waktu merengut medium aktivitas ekonomi mereka.

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek dalam tatanan kehidupan manusia di tingkat global. Masyarakat dunia tidak hanya berkutat untuk menemukan vaksin anti Covid-19 tapi juga menghadapi dampak ikutan dari Pandemi Covid-19 terutama di bidang ekonomi tak terkecuali Indonesia. Data dari OECD dan IMF yang senada menunjukan terjadinya kontraksi dalam tren pertumbuhan ekonomi nasional. Rerata  untuk tahun ini IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 0,3 persen. OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi RI -2,8 persen hingga -3,9 persen. Kondisi yang menggambarkan semacam vivere pericoloso meminjam gimmick yang dulu dipopulerkan Bung Karno, Presiden RI pertama, saat peringatan HUT Proklamasi 17 Agustus 1964.

Tatanan Normal Baru yang digagas sebagai respon terhadap Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan belum ditemukan anti vaksinnya dipastikan tidak akan segera memberikan dampak instan atau rebound effect. Pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan untuk melakukan penyesuaian, menyusun ulang strategi dan program untuk menjaga agar relaksasi ekonomi bisa beriringan dengan pengendalian pandemi Covid-19.

Pemerintah sendiri, sejak Februari 2020 terhitung telah mengeluarkan puluhan paket kebijakan lintas kementerian/lembaga yang bertujuan melakukan formulasi ulang perencanaan dan penganggaran untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 serta yang paling penting menjaga agar aktivitas ekonomi tetap terjaga untuk menghindari terjadinya kegagalan ekonomi serta pasar yang mati.  Data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menunjukan angka karyawan yang  terkena PHK dan dirumahkan telah menyentuh 6,4 juta jiwa. Sebanyak 90 persen dirumahkan dan 10 persen di-PHK (9/06/2020).

Katadata, sebuah lembaga yang fokus pada riset kebijakan ekonomi melalui virtual series bertajuk Strategi Besar Pemulihan Pasca Pandemi menyitir pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang menyatakan saat ini pemerintah memilih kebijakan dual policy yaitu kesehatan sekaligus memulihkan ekonomi secara bertahap dan hati-hati. Merilis laporan perkembangan ekonomi selama Pandemi Covid-19 Sejauh ini, neraca APBN mengalami pelebaran defisit sementara penerimaan sektor pajak berkurang serta nilai import serta jenis transaksi pertambahan nilai lainnya belum normal. Harus diakui bahwa upaya pemerintah secara komprehensif masih belum maksimal. Kekesalan Presiden Joko Widodo yang diungkapkan dalam sidang terbatas kabinet, tanggal 18 Juni 2020 tentang kinerja para anggota kabinet dan penyelenggara lainnya memiliki alasan yang kuat.

Di tengah berbagai ketidakpastian karena pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan tetap menggelar Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Satu hal yang mungkin luput karena fokus publik lebih pada proses elektoral Pilkada serentak 2020 adalah bagaimana proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di era Pandemi Covid-19 ini? Hal ini terasa sangat penting setidaknya karena dua alasan mayor. Pertama, Covid-19 belum ditemukan anti vaksinnya. Kedua, dampak ekonomi Covid-19 akan mempengaruhi struktur pembiayaan pembangunan terutama dari segi penganggaran karena proyeksi negatif ekonomi seperti yang diungkapkan di atas. Untuk itu, perumusan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah membutuhkan pendekatan pemikiran yang extra ordinary serta extra effort pula untuk proses analisa dan proyeksi tahunan.

Merancang Teknokratisme

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggariskan bahwa tahapan penyusunan dokumen perencanaan dimulai dengan penyusunan rancangan teknokratik. Dalam konteks Pilkada serentak, Rancangan Teknokratik RPJMD kali ini punya nuansa yang berbeda. Pandemi yang belum mereda, keharusan mememenuhi amanat terselenggaranya Pemilu serentak Pilpres, Pileg dan Pilkada pada tahun 2024 yang membuat Pilkada tahun ini tetap diselenggarakan serta ancaman stabilitas ekonomi jangka panjang baik karena Covid-19 atau perseteruan ekonomi AS – Cina serta kondisi geopolitik global yang dipenuhi ketidakpastian adalah kombinasi kompleks yang membutuhkan pendekatan teknokratis yang  kuat secara metode dan konsep eksekusi.

Artinya, Rancangan Teknokratik RPJMD harus keluar dari konsep pemikiran yang meletakan tahapan ini sebagai sesuatu yang prosedural. Teknokratisme pada prinsipnya mengandung serangkaian konsep berpikir yang sistematis, mengusung reriabilitas dan validitas dalam memberlakukan data dan informasi serta mencakup penyediaan hasil analisa, proyeksi dan sajian pilihan kebijakan yang bisa dikuantifikasi serta dinarasikan secara jelas dan terukur. Riant Nugroho, seorang pakar Kebijakan Publik membagi kebijakan dalam model kuadran yaitu good policy, wrong policy, stupid policy dan accountable policy (2016). Keempat kuadran ini kemudian diasosiasikan secara berurutan sebagai kebijakan yang bisa dieksekusi, tidak bisa dieksekusi, kebijakan yang baik dan kebijakan yang tidak baik. Good Policy, adalah kebijakan yang bisa dieksekusi karena data tersedia, kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada serta proyeksi solusi masalah sejenis di masa yang akan datang. Wrong Policy adalah kebijakan yang salah karena data tersedia namun tidak dibaca dan dianalisa secara benar sehingga kebijakan asimetris dengan masalah dan justru menjadi masalah baru. Stupid Policy, kebijakan yang bodoh karena data tidak valid, kebijakan dibuat karena gengsi politik dan jebakan populisme. Terakhir Accountable Policy, Kebijakan yang sekilas menjanjikan namun basis data pengolahan telah dimanipulasi, kebijakan yang diambil bersifat partisan untuk kepentingan kelompok tertentu dan cenderung jangka pendek serta rumusan alternatif kebijakannya tidak jelas.

Meminjam Kuadran ‘Four types of Policies Regards to Knowingness and Execution’ yang dipaparkan secara singkat di atas, maka Rancangan Teknokratik RPJMD 2021 -2024 harus disusun dengan cara berpikir dan semangat Teknokratisme yang baru. Tidak boleh  lagi memandang rancangan teknokratik sebagai tahapan semata padahal sebenarnya titik krusialnya justru ada di sini, karena birokrat sebagai representasi teknorat idealnya memiliki pengetahuan dan kemampuan paling mumpuni menyangkut kondisi riil serta aspek perencanaan yang diperlukan untuk menjembatani terciptanya solusi dalam kerangka Das Sollen dan Das Sein.

Beberapa Langkah Teknokratisme Awal

Tentu saja konfigurasi berpikir akademisi atau peneliti berbeda dengan penyelenggara negara yang merupakan representasi teknorat dalam tulisan ini. Keduanya punya perbedaan terutama dalam limitasi waktu serta tujuan akhir. Singkatnya, teknoratisme yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah persilangan antara kemampuan berpikir ilmiah/teoritik dan kemampuan memformulasikan pilihan-pilihan kebijakan berdasarkan data yang riil serta pengalaman kerja serta analisa dan proyeksi terhadap regulasi dan faktor-faktor eksternal terdekat di daerah masing-masing. Untuk itu, penulis memberikan beberapa alternatif langkah Teknokratisme yang mengedepankan tugas dan fungsi perencanaan serta filosofi sebagai think tank resmi pemerintah daerah.

Pertama, diseminasi gagasan cerdas. Sejalan dengan Pandemi Covid-19, kemampuan keuangan daerah yang cenderung stagnan serta terbatasnya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan hal-hal extra ordinary maka dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD perlu dilakukan diseminasi gagasan serta program yang terbukti berhasil dilakukan di daerah otonom lain dan relatif memungkinkan untuk direplikasi. Untuk mewujudkan langkah ini, para perencana harus mengubah mind set  bahwa daerah lain berhasil karena punya anggaran besar dan sumber daya manusia yang memadai. Diseminasi pada dasarnya tidak menuntut proses replikasi atau duplikasi berlangsung sama persis tapi bisa jadi dalam skala yang lebih kecil. Untuk diseminasi gagasan cerdas bisa dimulai dengan mengaplikasikan beberapa model pengambilan kebijakan sederhana seperti Cost Benefit Analysis untuk melihat apakah sebuah gagasan atau program adaptable dan bisa dieksekusi.

Kedua, memperlakukan data secara cerdas. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD mengandung kompleksitas yang tidak sederhana. Gimmick seperti intervensi kebijakan tidak begitu tepat dipergunakan karena begitu anda bicara intervensi maka setidaknya anda harus punya kekuatan memaksa yang rigid. Ambil contoh, intervensi menyangkut penggunaan Dana Desa dibatasi oleh peraturan setingkat menteri yang mengatur prioritas dan kewenangan. Pada posisi ini, pemerintah daerah bisa melakukan improvisasi dengan merancang dokumen perencanaan yang teknokratis serta membagi habis tingkatan program, target dan pelaku sampai ke tingkat desa. Kunciannya ada pada harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang kelak akan ‘memaksa’ penyusunan RPJM Desa harus sejalan dengan target RPJMD. Jadi penguasaan data di sini, lebih detail diarahkan pada proyeksi dan antisipasi sumber-sumber pembiayaan lain di luar APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Ketiga, membangun habitus pemikir dan problem solver. Salah satu kritik terhadap model birokrasi Weberian adalah sistem yang cenderung kaku. Adanya pembagian tugas yang jelas serta target terkadang dimaknai secara sempit. Bersifat repetitif dan minim inovasi. Akibatnya banyak para birokrat cum teknorat menjadi enggan mengembangkan kapasitas diri. Hal tersebut seyogyanya tak terjadi dalam dimensi perencanaan karena faktor eksternal dan internal  yang mempengaruhi perencanaan sangat dinamis. Misalnya, untuk kebutuhan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD di tengah Pandemi Covid-19, mau tak mau dalam penyusunannya dituntut untuk mempelajari aspek investasi kesehatan dan hubungannya dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk kebutuhan itu, mau tak mau para penyusun dokumen perencanaan harus siap bertungkus lumus dengan data, hasil riset serta rilis berita, opini serta feature dari berbagai sumber yang kaya data dan analisa. Tujuannya agar dokumen perencanaan juga mengedepankan rangkaian solusi yang berbasis ilmu pengetahuan, teruji secara scientific dan tidak ketinggalan secara teknologi dan metodologi.

Sebagai penutup, bukan berarti kerja-kerja perencanaan selama ini terbukti gagal dan tidak maksimal dalam membingkai masalah dan solusi dalam frame yang berurutan. Pandemi Covid-19 ini justru bisa menjadi trigger agar perencanaan pembangunan daerah lebih baik dan sempurna di masa yang akan datang dan tidak hanya menjadi kompilasi Involusi Kebijakan. Menurut guru penulis, Dr. Riant Nugroho, involusi kebijakan adalah sebuah kondisi di mana negara atau pemerintah suatu negara mempunyai kebiasaan membuat kebijakan yang kemasannya hebat tetapi tidak membawa manfaat apa-apa, tidak dapat menghebatkan rakyatnya, negaranya atau daerahnya. Kebijakan yang ada akhirnya hanya hebat dan canggih dalam proses dan bentuk, namun hampa dalam substansi. Negara atau pemerintah seperti itu adalah negara atau pemerintah yang gemar mendukakan rakyatnya sepanjang waktu.

*Penulis adalah Kerani di Bappeda Kab. Bungo


Tag : #Perspektif #Covid-19 #Pembangunan



Berita Terbaru

 

Jumat, 07 Agustus 2020 11:37 WIB

Al Haris Resmikan Wisata Edukasi Benuang


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin Al Haris, meresmikan wisata Edukasi Benuang, Jumat (7/8/20). Peresmian ini dilakukan usai Gerakan Pendidikan

 

Jumat, 07 Agustus 2020 00:39 WIB

PJ Sekda Lantik 35 Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Jambi H Sudirman SH MH, melantik 35 orang pejabat fungsional dalam lingkup Pemerintah

 

Jumat, 07 Agustus 2020 00:33 WIB

Rapat Evaluasi Penandatanganan Covid-19, PJ Sekda: Tekan Penambahan Kasus


Kajanglako.com, Jambi – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi menggelar Rapat Evaluasi Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi

 

Kamis, 06 Agustus 2020 19:20 WIB

Kelurahan Pasar Sarolangun Gelar Pelatihan Relawan Siaga Bencana Tahun 2020


Kajanglako.com, Sarolangun - Pemerintah Kelurahan Pasar Sarolangun Kabupaten Sarolangun menggelar Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Relawan

 

Kamis, 06 Agustus 2020 19:15 WIB

30 Paskibraka Batanghari Dipastikan Gagal Tampil


Kajanglako.com, Batanghari - Sebanyak 30 siswa-siswi SMA terpilih yang telah mengikuti rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka